Putus Kontrak Dua Orang Jadi Tersangka

Limboto (19/11), Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada hari Senin (19/11/2018) menetapkan 2 (dua) orang tersangka dugaan korupsi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai atau Abrasi Pantai di Desa Biluhu Tengah Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.200.680.477,-
Keduanya adalah SP salah satu kepala bidang di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHN pelaksana pekerjaan selaku Direktur CV. Tri Karya Dharma.
Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejari Kabupaten Gorontalo sebagaimana yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Supriyanto dihadapan awak media baik cetak maupun elektronik pada hari Senin (19/11/2018) di Kantornya mengatakan bahwa CV. Tri Karya Dharma sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni 31 Oktober 2017 sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, progres pekerjaannya hanya mencapai 16,17 % itupun tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana disahkan dalam kontrak.
PPK yang melakukan pemutusan kontrak tidak mengajukan klaim atas jaminan uang muka sebesar Rp.380.543.100,- kepada penjamin PT. Jam Krindo, yang mana jaminan uang muka tersebut seharusnya bisa disetorkan ke kas negara sebagai ganti uang negara yang sudah dicairkan namun hal ini tidak dilakukan, sehingga negara dalam hal ini Pemprov Gorontalo mengalami kerugian.
Kedua tersangka disangka melanggar pasal 2 (1) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan juga pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. (ydh)

Check Also

Menuju WBK Dan WBBM Kejati Gorontalo Gelar Upacara Pencanangan

Gorontalo, Dalam rangka pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih …